Cerita Mitra & Wawasan Bisnis
Dapatkan tips manajemen konveksi, tutorial platform, kisah sukses kemitraan, dan analisis tren pasar terkini untuk memajukan bisnis Anda.
Kategori: "Industri"
Daya Saing IKM Sangat Bergantung pada Kemitraan dan Pasokan Bahan Baku
Ketua Umum IPKB, Nandi Herdiaman, menegaskan bahwa daya saing IKM konveksi bergantung pada kemitraan industri dan ketersediaan bahan baku. IPKB mendorong pemerintah memperkuat rantai pasok tekstil nasional, bukan menutup kekurangan bahan baku dengan impor pakaian jadi. Empat prioritas yang diusulkan meliputi penguatan rantai pasok, regulasi pro-daya saing, kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan IKM, serta pelatihan di sentra industri untuk memperkuat tenaga kerja dan lapangan kerja lokal.
IKM PENYERAP TENAGA KERJA TERBESAR, TAPI PULUHAN TAHUN TAK PERNAH DAPAT KURIKULUM SDM YANG COCOK
Ketua Umum IPKB, Nandi Herdiaman, menyoroti ketidaksesuaian kurikulum pelatihan menjahit pemerintah dengan kebutuhan IKM konveksi yang padat karya. Jika pabrik membutuhkan penjahit spesialis, IKM membutuhkan tenaga kerja yang mampu membuat pakaian secara utuh. IPKB mengusulkan Sekolah IKM Konveksi dengan kurikulum whole garment, instruktur berpengalaman, dan pelatihan berbasis kebutuhan sentra industri agar mampu mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil dan memperluas lapangan kerja.
FAKTA LAPANGAN IKM: MAU BANGKIT TAPI TERJEPIT
IKM konveksi menghadapi tantangan berupa order tidak stabil, keterbatasan modal, dampak pandemi dan impor ilegal, serta kekurangan tenaga kerja terampil. Ketua Umum IPKB, Nandi Herdiaman, mendorong pemerintah turun langsung ke sentra IKM. IPKB mengusulkan pemutihan BI Checking bagi IKM terdampak, akses modal kerja tanpa agunan, serta kurikulum pelatihan khusus IKM konveksi untuk memulihkan usaha dan membuka lapangan kerja.
Dari Sentra Konveksi ke Layar Ponsel: E-Commerce Mendigitalkan Fesyen Indonesia
Digitalisasi e-commerce membuka peluang baru bagi industri fesyen Indonesia, khususnya penjahit dan IKM konveksi, untuk menjangkau konsumen secara langsung. IPKB mendorong pemanfaatan marketplace, live streaming, dan sistem pre-order agar pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing, menjaga modal, dan mengurangi risiko stok. Kolaborasi digital juga berpotensi menciptakan wirausaha baru serta lapangan kerja di Jawa Barat, sekaligus memperkuat pilihan konsumen terhadap produk buatan Indonesia.
Impor Ilegal Harus Ditindak, Tapi Produk Impor Legal Murah Juga Harus Dikendalikan
IPKB meminta pemerintah tidak hanya memberantas impor pakaian ilegal, tetapi juga memperhatikan produk impor legal berharga murah yang menekan IKM konveksi. Nandi Herdiaman mendorong koordinasi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bea Cukai untuk menciptakan kebijakan impor yang adil serta melindungi produsen dalam negeri dan ekosistem tekstil nasional.
PKB: Selama Ini Negara Hanya Punya Kurikulum Pabrik, Belum Punya Kurikulum IKM Padat Karya
IPKB menilai pemerintah selama ini lebih banyak menyiapkan kurikulum untuk pabrik garmen, belum untuk karakter IKM konveksi yang padat karya dan mengerjakan produk secara utuh. Dengan jumlah IKM mencapai 99,79% industri, IPKB mendorong pemerintah membangun Kurikulum IKM Konveksi yang berorientasi pada keterampilan usaha dan penciptaan lapangan kerja. IPKB juga mengusulkan kerja sama sebagai Bapak Asuh Kurikulum IKM serta penerapan regulasi berjenjang.
PERNYATAAN RESMI IPKB - UCAPAN SELAMAT KEPADA MENTERI PERINDUSTRIAN RI
IPKB menyampaikan harapan agar kebijakan TPT lebih memperhatikan IKM hilir yang padat karya. IPKB mendorong regulasi berjenjang, perlindungan pasar domestik dari impor ilegal, revitalisasi sentra industri, kurikulum berbasis kebutuhan IKM, serta insentif untuk sektor hilir. IPKB juga siap menjadi mitra pemerintah dalam pendataan IKM, fasilitasi legalitas, sertifikasi halal, dan perlindungan tenaga kerja.
KAJIAN IPKB: POTRET TPT NASIONAL HULU-HILIR & ARAH REGULASI YANG ADIL UNTUK IKM
Kajian IPKB menyoroti pentingnya perlindungan IKM sebagai tulang punggung industri tekstil dan penyerap tenaga kerja. Regulasi ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan karakter IKM yang menghadapi order musiman, keterbatasan modal, serta persaingan produk impor. IPKB mengusulkan regulasi berjenjang, fleksibilitas kerja, penundaan sanksi berat, pengalihan insentif ke sektor hilir, serta kolaborasi pemerintah dan asosiasi untuk legalitas, halal, dan perlindungan pekerja.