IPKB dan API Bahas Strategi IKM Hadapi Produk Impor: Dorong Transparansi Pengadaan Seragam Pemerintah

JAKARTA – Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menggelar pertemuan strategis dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di kantor pusat API, Jakarta, pada Rabu (8/7/2026). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, guna membahas strategi bertahan Industri Kecil dan Menengah (IKM) tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam menghadapi gempuran produk impor legal yang harganya terhitung jauh lebih murah dibanding harga produksi lokal.

Dalam diskusi tersebut, IPKB menawarkan solusi konkret agar para pelaku IKM dapat terus bertahan dan berkembang. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah memberikan arahan serta masukan kepada pemerintah melalui API agar proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dapat diproduksi secara langsung oleh pelaku IKM lokal.

IPKB menilai, nilai dan harga pengadaan seragam di instansi pemerintah sebenarnya masih sangat memadai untuk mendukung keberlangsungan bisnis IKM. Namun, kunci utamanya terletak pada transparansi dan tata kelola pengadaan agar terbebas dari praktik perantara atau calo yang merugikan.

Tantangan Nyata IKM: Sekadar Pembuat Sample dan Pemotongan Nilai Proyek

IPKB menyoroti fenomena dan masalah mendasar yang kerap dihadapi oleh para pelaku IKM di lapangan. Selama ini, IKM sering kali hanya dimanfaatkan sebagai pembuat contoh (sample) produk dalam proses tender. Ketika proyek pengadaan seragam tersebut berhasil dimenangkan, pengerjaan massalnya justru dialihkan ke industri atau pemain besar.

Tak hanya itu, jika pun pelaku IKM mendapatkan porsi pengerjaan, nilai proyek yang mereka terima kerap mengalami pemotongan secara dramatis hingga mencapai 60% dari nilai asli proyek akibat panjangnya rantai perantara.

Melalui sinergi bersama API, IPKB berharap pemerintah dapat memperketat regulasi pengadaan dan memberikan porsi langsung yang adil bagi IKM. Langkah ini diyakini tidak hanya menjaga keberlangsungan IKM tekstil dalam negeri, tetapi juga memastikan anggaran pemerintah benar-benar berputar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.